Latar Belakang
Dalam Islam,kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi Negara. Hal ini penting agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islam. Amar ma’ruf nahi mungkar adalah kewajiban dari Islam yang terpenting dan untuk merealisirnya dituntun kecekatan mengutarakan pendapat dengan bebas.
Seringkali orang mengartikan bahwa yang dinamakan agama itu, hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi ini sangat tidak tepat bagi agama Islam, yang hakikatnya nyata lebih dari itu. Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan.
Politik dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan Islam sebagai pengendali sistem kehidupan manusia, dalam pemahaman bahwa agama yang dibawa Muhammad saw adalah ajaran yang tidak sekadar berdimensi individual,tetapi juga berdimensi sosial.
Dimasa Nabi, sejarah dalam pandangan politik lebih terpusat pada fase dimana masyarakat berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan. Karena saat itu jamaah Islam telah menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. Semua persoalan umat diselesaikan oleh Nabi, tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah, tetapi juga ditunjukkan bagaimana mengurus sebuah Negara dan bagaimana berperang.
Ulama adalah pewaris para Nabi, selama ini ulama menduduki fungsi kunci dalam masyarakat karena ilmunya disebarluaskan dalam mendidik dan memimpin masyarakat sehingga dapat membedakan yang benar dan yang bathil, yang halal dan yang haram, yang pantas dan tidak layak. Namun apakah ulama juga mewariskan bidang politik yang telah ada pada masa Rasulullah? Untuk itu penulis akan coba membahas tentang kiprah ulama dalam perpolitikan, khususnya di Aceh.
Pembahasan
sedang dalam penyelesaian
